Industri ancam pangkas produksi dan buruh

Selasa, 13 Juli 2010

Oleh: Yusuf Waluyo Jati
JAKARTA (Bisnis.com): Para pebisnis manufaktur mengancam akan memangkas produksi dan tenaga kerja besar-besaran mulai pertengahan Agustus akibat terimpit oleh skenario penaikan harga listrik indusri oleh PT PLN (Persero).
Kondisi yang dinilai sangat buruk bagi iklim investasi itu bisa segera terjadi jika pemerintah tetap berkeras menolak penurunan harga listrik industri kalangan pengusaha pascakenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10% pada 1 Juli 2010.
Pengusaha menilai dampak penurunan produksi itu akan mempersempit industri meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru sekitar 6 juta orang pada 2010. Sebaliknya, mereka memprediksi jumlah tenaga kerja justru terancam menyusut seiring dengan penurunan produksi.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menilai penaikan harga listrik industri berdasarkan perhitungan koefisien (k) 1,4—2,0 sangat menekan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berbasis kain dan benang.
“Kedua industri ini yang akan tertekan lebih dahulu karena sangat lahap energi. Pemerintah kita sangat hebat mencari waktu untuk membonsai gerak industri. Sebab, penaikan harga listrik ini tepat bersamaan dengan kenaikan tarif tol dan penguatan rupiah,” katanya kepada Bisnis.com, hari ini.
Menurut dia, kenaikan tarif tol akan meningkatkan ongkos angkut sedangkan penguatan rupiah terhadap dolar AS akan memicu impor besar-besaran baik di sektor bahan baku dan produk hilir. “Pemerintah sama sekali tak menggubris keinginan pengusaha untuk tidak menaikkan tarif listrik terlalu besar,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan sektor alas kaki akan terbebani kenaikan tarif listrik industri sekitar 47,07% sehingga akan menurunkan produksi hingga 50% karena terbebani kenaikan biaya produksi 10% - 15%.
“Kalau tarif ini tetap dinaikkan, akan ada dua konsekuensi logis yang terjadi yakni PHK dan penutupan pabrik. PHK di sektor alas kaki akan mencapai 40.000 orang yang sebagian besar adalah tenaga kerja kontrak mulai pertengahan Agustus,” katanya.
Akibatnya, pada September – November, akan ada kekosongan order terutama di industri alas kaki nonbranded (tak bermerek). Sejauh ini, lanjut Eddy, industri alas kaki merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja kontrak.
Karena itu, pengusaha tak akan segan memangkas karyawan kontrak sebesar-besarnya jika perusahaan alas kaki mengalami tekanan berat akibat kenaikan tarif listrik industri. Selanjutnya, pengusaha terancam bergelut dengan masalah sosial yang sulit dituntaskan dalam waktu singkat.(msb)

Gara-Gara TDL Naik Investor Taiwan Belum Realisasikan Investasi di RI

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan bila kenaikan TDL juga menghambat rencana investasi di sektor alas kaki.

Adapun investor asal Taiwan, lanjutnya, masih belum merealisasikan rencananya untuk melakukan investasi di Indonesia.

“Belum ada realisasi dari rencana mereka, karena permasalahan TDL ini juga yang menjadi penghambatnya, kami melihat tidak ada niat dari pemerintah untuk memberikan insentif ke investor, baik terkait listrik, pajak, dan lain sebagainya, sehingga hal-hal ini yang membuat investor menunda rencana mereka,” papar Eddy, di Jakarta, Senin (12/7/2010).

Padahal, lanjut Eddy, rencananya, para investor asal Taiwan tersebut sudah melakukan operasi perdana pada tahun lalu, namun pada saat itu, kata dia, mereka malah tidak mendapatkan pasokan listrik yang cukup.

“Industri sepatu butuh sekira 200-1.000 kilo volt ampere (KVA) untuk bisa beroperasi,” tukasnya.

Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkan) sekaligus Sekjen Gapmmi Franky Sibarani menjelaskan, keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan TDL justru malah mencegah investor baik yang lama maupun baru untuk masuk ke Indonesia.

Menurutnya, ada beberapa sektor industri dalam negeri yang menyatakan daya saingnya menurun. Dengan adanya kenaikan TDL, kata dia, maka biaya produksi dan harga jual akan mengalami kenaikan. "Ini mengancam industri dalam negeri,” tegas Franky.

Franky menambahkan, ada beberapa pengusaha yang langsung menghentikan produksinya. "PHK juga sangat mungkin terjadi, sehingga kita harapkan, lebih cepat selesai maka lebih baik, jika selesai maka kami mudah memberikan keputusan,” pungkas Franky.(adn)(Sandra Karina/Koran SI/rhs)

okezone.com,

Kenaikan Tarif Listrik Ganjal Arus Investasi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kenaikan tarif dasar listik telah menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Salah satunya rencana investasi di industri alas kaki. Sebelumnya, dikabarkan produsen alas kaki Taiwan akan merelokasi pabriknya dari Cina dan Vietnam ke Jawa Timur. Investasi tersebut senilai US$ 150 juta.

"Belum ada kelanjutan (rencana investasi itu) dari investor. Permasalahan tarif ini juga yang menjadi problem pnghambat itu," kata Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, usai rapat pembahasan kenaikan tarif dasar listrik di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (12/7).

Sebelumnya, kata Eddy, para investor sudah berencana mulai beroperasi tahun lalu. "Saat itu, masalahnya adalah ketersediaan listrik. Namun, tahun ini tetap terhambat karena tarif listrik juga belum jelas apakah akan ada penambahan daya dan tarif," ujarnya.

"Padahal industri sepatu butuh sekitar 200- 1000 kVA untuk bisa beroperasi," kata dia. Eddy melihat, pemerintah tidak berniat untuk memberikan insentif pada investor. "Baik terkait listrik, pajak, dan berbagai macam izin yang membuat investor menunda rencana mereka," tutur dia.

Senada dengan Eddy, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan dengan kenaikan tarif listrik akan membuat investor menahan rencana investasinya. Sebab, mereka akan menghitung kembali biaya investasi yang harus dikeluarkan. "Padahal, potensi investasi tahun ini bisa US$ 100 juta," kata dia.

Selain hambatan investasi, kenaikan tarif dasar listrik juga akan mematikan pengusaha. "Kenaikan TDL juga akan membuat masuknya barang impor lebih banyak ke Indonesia. Karena harga barang impor akan lebih stabil," ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Nasional, Franky Sibarani juga menyebutkan kenaikan tarif listrik akan membuat daya saing produk dalam negeri turun. "Dengan TDL dipastikan biaya produksi dan biaya akomodasi meningkat sementara daya beli tidak mampu," kata dia. "Hal ini mengancam industri."

Puslit Geoteknologi LIPI Canangkan Enam Program Dinamika Bumi

Senin, 05/07/2010 - 16:12

BANDUNG,(PRLM).-Tahun ini hingga 2014 Pusat Penelitian (Puslit) Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mencanangkan enam program. Program tersebut di setiap akhir tahun akan dipaparkan dengan mengundang masyarakat, pelaku industri, pemerintah, serta dunia pendidikan.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Puslit Geoteknologi, Iskandar Zulkarnain, saat di temui di ruang kerjanya, Jln. Sangkuriang, Bandung, Senin (5/7). Menurut dia, program tersebut akan memudahkan penelitian mengenai dinamika bumi dan bencana geologi seperti gempa, tsunami, serta likuifaksi.

Iskandar mengungkapkan, keenam program tersebut yaitu program penyusunan model pengurangan resiko bencana baik geologi maupun iklim. Kedua, konsep pengelolaan lahan dan air serta penanggulangan bencana. Ketiga, pengembangan konsep eksplorasi mineral dan energi seperti hidro karbon dan geo thermal.

Dia menambahkan, keempat adalah pengembangan konsep tata ruang berbasis sumber daya air dan potensi bencana. Kelima, pengembangan material baru berbasis mineral sebagai subtitusi untuk industri. Dan yang terakhir, pengembangan sistem informasi geoteknologi.

Iskandar mencontohkan program yang sedang berjalan yaitu penelitian mengenai penanggulangan pencemaran industri kulit di Sukaregang Garut. Menurut laporan masyarakat disekitar sana, pengrajin kulit banyak yang menggunakan unsur-unsur kimia seperti krom. “Krom digunakan untuk penyamakan kulit yaitu mengolah kulit mentah menjadi kulit jadi,” kata Iskandar menambahkan.

Menurut Iskandar, krom kimia dapat mengakibatkan pencemaran tanah sehingga menjadi tandus. ”Itu tidak baik untuk lingkungan serta kehidupan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian akan dikomunikasikan dengan pemerintahan setempat agar masyarakat mendapatkan solusi terbaik,” ujarnya.

Namun, kita sebagai peneliti tidak mempunyai wewenang untuk memaksa kepada pemerintah atau pengguna untuk mengikuti saran kami. ”Tugas kami hanya meneliti, mencari solusi dan menginformasikan. Setelah itu, kami serahkan semuanya kepada stakeholder yang ada,” tuturnya.

Iskandar menambahkan, seringkali aspek-aspek ilmiah dikalahkan aspek lainnya seperti, ekonomi, politik, dan aspek lainnya yang terkadang mengabaikan hasil dari penelitian tersebut. ”Jadi, pemerintah daerah harus memiliki komitmen pembangunan berbasis pada kepentingan dan keselamatan masyarakat,” jelas Iskandar. (CA-05/kur)***

* BANDUNG RAYA
* PIKIRAN RAKYAT
* ONLINE

Kondisi Hutan Mangrove Sumut Mengkhawatirkan

Medan, (Analisa)

Keberadaan hutan mangrove di Sumatera Utara sangat mengkhawatirkan bahkan keberadaannya dari waktu - ke waktu semakin terancam kalau tidak secepatnya diantisipasi keberadaannya akan punah.

"Kerusakan hutan mangrove di Sumut terutama di Karang Gading Deli Serdang dan kawasan pesisir Langkat tergolong parah di mana kerusakan mencapai lebih dari 6 ribu hektar dari total 15,765 hektar," ungkap Dekan Fakultas Biologi UMA, Ir E Harso Kardhinata MSc kepada Analisa, Senin (5/7) di kampus UMA Jalan Kolam Medan Estate.

Dijelaskannya, kerusakan hutan mangrove di Sumut tersebut disebabkan banyak hal diantaranya karena adanya perambahan hutan untuk diambil kayunya, merubah fungsinya menjadi lahan sawit, atau menjadi tambak ikan atau udang.

Alih hutan mangrove menjadi tambak udang, katanya dipicu tingginya permintaan pasar dari berbagai negara seperti Jepang, Eropah dan Amerika Serikat. Akibatnya luas lingkungan pantai hutan mangrove menjadi berkurang.

Untuk mengantisipasi hal itu diperlukan usaha untuk menghambat kerusakan yang semakin parah. Pencegahannya tidak hanya sebatas melarang penebangan dan perusakan.

"Tapi diperlukan kepedulian dan rasa memiliki terhadap hutan tersebut dan juga diperlukan tenaga maupun dana untuk perbaikan,penghijuan, tidak hanya sekedar melarang penebangan," ujar E Harso.

Dosen Pascasarjana UMA ini lebih lanjut menjelaskan, hutan mangrove merupakan sekelompok tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut pantai dan sering disebut dengan istilah tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen, hutan payai atau disebut juga sebagai hutan bakau.

Fungsi

Istilah mangrove digunakan sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindari kemungkinan salah pengertian dengan hutan yang terdiri dari pohon bakau rhizophora spp, karena bukan hanya pohon bakau yang tumbuh di daerah pasang surut pantai tapi juga berbagai jenis tumbuhan lainnya.

"Hutan mangrove ditumbuhi berbagai jenis flora terdiri atas pohon epipit, liana, alga, bakteri dan fungsi" jelas E Harso

Hutan mangrove bagi manusia mempunyai fungsi yang sangat penting baik secara fisik, biologis maupun sosial ekonomi.

Fungsi fisik, sebagai penahan abrasi pantai, penahan intrusi (peresapat) air laut, penahan angin, menurunkan kandungan gas karbon dioksida (CO2) di udara dan bahan - bahan pencemar di perairan rawa pantai.

Tidak itu saja secara fisik juga berfungsi sebagai tiarap tanah pantai yang melandai, mengendapkan lumpur dan menyera air yang mengandung mineral.

Secara biologis kawasan hutan mangrove penting karena tempat suburnya berbagai spesies udang, ikan, kepiting, larva serangga. Sedangkan fungsi sosial ekonomi adalah tempat kegiatan wisata alam (rekreasi, pendidikan dan penelitian), penghasil kayu untuk bangunan, kayu bakar, arang dan bahan baku kertas serta daun nipah untuk pembuatan atap rumah, penghasil tannin untuk pembuatan tinta, plastik, lem pengawet net dan penyamakan kulit. (twh)