Puslit Geoteknologi LIPI Canangkan Enam Program Dinamika Bumi

Selasa, 13 Juli 2010

Senin, 05/07/2010 - 16:12

BANDUNG,(PRLM).-Tahun ini hingga 2014 Pusat Penelitian (Puslit) Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mencanangkan enam program. Program tersebut di setiap akhir tahun akan dipaparkan dengan mengundang masyarakat, pelaku industri, pemerintah, serta dunia pendidikan.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Puslit Geoteknologi, Iskandar Zulkarnain, saat di temui di ruang kerjanya, Jln. Sangkuriang, Bandung, Senin (5/7). Menurut dia, program tersebut akan memudahkan penelitian mengenai dinamika bumi dan bencana geologi seperti gempa, tsunami, serta likuifaksi.

Iskandar mengungkapkan, keenam program tersebut yaitu program penyusunan model pengurangan resiko bencana baik geologi maupun iklim. Kedua, konsep pengelolaan lahan dan air serta penanggulangan bencana. Ketiga, pengembangan konsep eksplorasi mineral dan energi seperti hidro karbon dan geo thermal.

Dia menambahkan, keempat adalah pengembangan konsep tata ruang berbasis sumber daya air dan potensi bencana. Kelima, pengembangan material baru berbasis mineral sebagai subtitusi untuk industri. Dan yang terakhir, pengembangan sistem informasi geoteknologi.

Iskandar mencontohkan program yang sedang berjalan yaitu penelitian mengenai penanggulangan pencemaran industri kulit di Sukaregang Garut. Menurut laporan masyarakat disekitar sana, pengrajin kulit banyak yang menggunakan unsur-unsur kimia seperti krom. “Krom digunakan untuk penyamakan kulit yaitu mengolah kulit mentah menjadi kulit jadi,” kata Iskandar menambahkan.

Menurut Iskandar, krom kimia dapat mengakibatkan pencemaran tanah sehingga menjadi tandus. ”Itu tidak baik untuk lingkungan serta kehidupan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian akan dikomunikasikan dengan pemerintahan setempat agar masyarakat mendapatkan solusi terbaik,” ujarnya.

Namun, kita sebagai peneliti tidak mempunyai wewenang untuk memaksa kepada pemerintah atau pengguna untuk mengikuti saran kami. ”Tugas kami hanya meneliti, mencari solusi dan menginformasikan. Setelah itu, kami serahkan semuanya kepada stakeholder yang ada,” tuturnya.

Iskandar menambahkan, seringkali aspek-aspek ilmiah dikalahkan aspek lainnya seperti, ekonomi, politik, dan aspek lainnya yang terkadang mengabaikan hasil dari penelitian tersebut. ”Jadi, pemerintah daerah harus memiliki komitmen pembangunan berbasis pada kepentingan dan keselamatan masyarakat,” jelas Iskandar. (CA-05/kur)***

* BANDUNG RAYA
* PIKIRAN RAKYAT
* ONLINE

Kondisi Hutan Mangrove Sumut Mengkhawatirkan

Medan, (Analisa)

Keberadaan hutan mangrove di Sumatera Utara sangat mengkhawatirkan bahkan keberadaannya dari waktu - ke waktu semakin terancam kalau tidak secepatnya diantisipasi keberadaannya akan punah.

"Kerusakan hutan mangrove di Sumut terutama di Karang Gading Deli Serdang dan kawasan pesisir Langkat tergolong parah di mana kerusakan mencapai lebih dari 6 ribu hektar dari total 15,765 hektar," ungkap Dekan Fakultas Biologi UMA, Ir E Harso Kardhinata MSc kepada Analisa, Senin (5/7) di kampus UMA Jalan Kolam Medan Estate.

Dijelaskannya, kerusakan hutan mangrove di Sumut tersebut disebabkan banyak hal diantaranya karena adanya perambahan hutan untuk diambil kayunya, merubah fungsinya menjadi lahan sawit, atau menjadi tambak ikan atau udang.

Alih hutan mangrove menjadi tambak udang, katanya dipicu tingginya permintaan pasar dari berbagai negara seperti Jepang, Eropah dan Amerika Serikat. Akibatnya luas lingkungan pantai hutan mangrove menjadi berkurang.

Untuk mengantisipasi hal itu diperlukan usaha untuk menghambat kerusakan yang semakin parah. Pencegahannya tidak hanya sebatas melarang penebangan dan perusakan.

"Tapi diperlukan kepedulian dan rasa memiliki terhadap hutan tersebut dan juga diperlukan tenaga maupun dana untuk perbaikan,penghijuan, tidak hanya sekedar melarang penebangan," ujar E Harso.

Dosen Pascasarjana UMA ini lebih lanjut menjelaskan, hutan mangrove merupakan sekelompok tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut pantai dan sering disebut dengan istilah tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen, hutan payai atau disebut juga sebagai hutan bakau.

Fungsi

Istilah mangrove digunakan sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindari kemungkinan salah pengertian dengan hutan yang terdiri dari pohon bakau rhizophora spp, karena bukan hanya pohon bakau yang tumbuh di daerah pasang surut pantai tapi juga berbagai jenis tumbuhan lainnya.

"Hutan mangrove ditumbuhi berbagai jenis flora terdiri atas pohon epipit, liana, alga, bakteri dan fungsi" jelas E Harso

Hutan mangrove bagi manusia mempunyai fungsi yang sangat penting baik secara fisik, biologis maupun sosial ekonomi.

Fungsi fisik, sebagai penahan abrasi pantai, penahan intrusi (peresapat) air laut, penahan angin, menurunkan kandungan gas karbon dioksida (CO2) di udara dan bahan - bahan pencemar di perairan rawa pantai.

Tidak itu saja secara fisik juga berfungsi sebagai tiarap tanah pantai yang melandai, mengendapkan lumpur dan menyera air yang mengandung mineral.

Secara biologis kawasan hutan mangrove penting karena tempat suburnya berbagai spesies udang, ikan, kepiting, larva serangga. Sedangkan fungsi sosial ekonomi adalah tempat kegiatan wisata alam (rekreasi, pendidikan dan penelitian), penghasil kayu untuk bangunan, kayu bakar, arang dan bahan baku kertas serta daun nipah untuk pembuatan atap rumah, penghasil tannin untuk pembuatan tinta, plastik, lem pengawet net dan penyamakan kulit. (twh)

Keuntungan Inseminasi Buatan Rp 52 Miliar

Rabu, 16 Desember 2009

Surabaya- Program inseminasi buatan tidak hanya memudahkan peternak dalam mendapatkan keturunan bagi sapinya, tapi juga meningkatkan harga jual. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuktikan bisa meraup keuntungan Rp 52 miliar setahun dari program inseminasi buatan.

”Salah satu program kami adalah inseminasi buatan dan ini terbukti membantu peternak,” ujar Bupati Bojonegoro, Suyoto, di sela seminar bertema Mendorong Peningkatan Usaha Pembibitan Sapi Menuju Swasembada Daging Nasional di Bank Jatim, Surabaya, Kamis (10/12).

Dijelaskannya, dalam program inseminasi buatan, kelahiran anak sapi lepas sapih untuk 26.000 ekor dengan harga masing-masing Rp 4 juta. Sehingga, totalnya menjadi Rp 104 miliar. Sedangkan bila kawin biasa harganya Rp2 juta, maksimal hasilnya hanya Rp52 miliar.

Dari selisih itu, inseminasi buatan telah memberi untung Rp52 miliar. Saat ini Pemkab Bojonegoro memang tengah fokus meningkatkan industri peternakan sapi. Hingga triwulan III-2009, populasi sapi di Bojonegoro mencapai 136.457 ekor, meningkat dari posisi 2008 yang sebesar 121.132 ekor. Pada 2007, populasi sapi di Bojonegoro hanya 93.657 ekor.

Untuk komoditas kambing, pada triwulan III-2009, populasinya mencapai 93.918 ekor, naik dibandingkan posisi akhir 2008 yang sebesar 68.901 ekor. Pada 2007, populasi kambing di Bojonegoro mencapai 66.251 ekor.

Sementara populasi domba pada triwulan III-2009 mencapai 93.918 ekor. "Kita ingin bangun Bojonegoro sebagai salah satu pusat pengembangan peternakan. Potensi untuk lahan dan sumber pakan cukup besar. Dari 223.000 hektare wilayah, 98.000 hektare di antaranya berupa hutan," tuturnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, selain bantuan dari pemerintah pihaknya berharap industri pendukung peternakan juga ikut berkembang. Pasalnya, hingga saat ini baru sedikit yang melirik potensi bisnis ini. ”Belum banyak pebisnis yang menyediakan hijauan makanan ternak, pabrik pakan ternak ruminasi, dan pabrik pengolahan daging. Itu belum banyak dikembangkan,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, sejumlah potensi bisnis lainnya juga bisa dilirik, seperti pabrik pengolahan kulit sapi. ”Kita akan membuat konsep pengembangan industri peternakan yang terpadu, mulai dari pembibitan hingga pengolahan kulitnya. Jadi, tidak ada yang terbuang dari komoditas sapi,” jelasnya.

Sementara, menurut Yudi Guntara, Ketua Umum Pengurus Besar Sarjana Peternakan Indonesia, pengembangan peternakan menjadi industri atau agrobisnis masih banyak hambatan. ”Pembibitan kita masih banyak yang impor, padahal sapi bali, sapi madura sangat bagus juga,” katanya.

Selain itu, peternak saat ini masih sangat tradisional. Artinya mereka tidak menghitung keuntungan yang bisa diperoleh dari bisnis ini. ”Makanya pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai potensi peternakan dan membuka wawasan peternak agar bisa membuat industri sapi,” katanya.dya